Sertifikasi K3 listrik BNSP dan sertifikasi K3 listrik Kemnaker adalah dua jalur yang berbeda penerbit, berbeda dokumen, dan berbeda fungsi. Ahli K3 Listrik BNSP memegang sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP, sedangkan Ahli K3 Listrik Kemnaker memegang penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelum mendaftar, pastikan dulu dokumen mana yang diminta perusahaan, tender, atau pengawas.

Apa itu sertifikasi K3 listrik BNSP?

BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi kerja. BNSP tidak menguji sendiri; pengujian dilakukan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang mendapat lisensi BNSP, di tempat uji kompetensi, oleh asesor.

Untuk K3 listrik, skema yang ditawarkan LSP di pasaran mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang K3 listrik yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 131 Tahun 2018. Dari standar itu LSP menyusun skema dengan nama seperti Ahli K3 Listrik, Teknisi K3 Listrik, dan pada sebagian LSP juga Operator K3 Listrik. Jumlah unit kompetensi pada tiap skema berbeda antar LSP, sehingga jangan mengandaikan dua sertifikat dengan nama sama memiliki isi yang persis sama.

Hasil akhirnya adalah sertifikat kompetensi berlogo Garuda dan BNSP, memuat nama pemegang, nomor sertifikat, nama skema, daftar unit kompetensi, dan masa berlaku.

Apa itu sertifikasi K3 listrik Kemnaker?

Jalur Kemnaker adalah jalur pembinaan dan penunjukan personel K3 berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker No. 12 Tahun 2015. Peserta mengikuti pembinaan yang diselenggarakan PJK3 bidang pembinaan, dievaluasi, lalu berkasnya diajukan ke Kemnaker.

  • Jenjang Ahli memperoleh sertifikat pembinaan, surat keputusan penunjukan (SKP), dan kartu kewenangan sebagai Ahli K3 bidang Listrik.
  • Jenjang Teknisi memperoleh sertifikat pembinaan dan lisensi K3.

Rincian tiap jenjang ada di artikel syarat dan cara menjadi Ahli K3 Listrik dan syarat Teknisi K3 Listrik.

Perbandingan Ahli K3 Listrik BNSP dan Kemnaker

Aspek Jalur BNSP Jalur Kemnaker
Penerbit BNSP melalui LSP berlisensi Kementerian Ketenagakerjaan RI
Penyelenggara Lembaga pelatihan bekerja sama dengan LSP PJK3 bidang pembinaan
Dasar SKKNI bidang K3 listrik UU No. 1 Tahun 1970, Permenaker No. 12 Tahun 2015
Dokumen Sertifikat kompetensi Sertifikat pembinaan, SKP atau lisensi K3, kartu
Sifat Pengakuan kompetensi perorangan Penunjukan dan kewenangan di tempat kerja
Bentuk penilaian Uji kompetensi oleh asesor: tertulis, wawancara, praktik, portofolio Evaluasi pembinaan; jenjang Ahli ditambah PKL dan seminar
Durasi di pasaran Umumnya beberapa hari pembekalan ditambah satu hari uji Teknisi beberapa hari, Ahli belasan hari
Masa berlaku Umumnya tiga tahun, lalu resertifikasi Tertera pada SKP atau lisensi; lihat dokumen
Kegunaan khas Persyaratan tender, lowongan, pengakuan profesi Pemenuhan kewajiban Permenaker No. 12 Tahun 2015

Angka durasi dan masa berlaku di atas adalah gambaran dari penawaran yang beredar, bukan ketentuan yang kami tetapkan. Selalu baca skema LSP dan dokumen Anda sendiri.

Mana yang diminta peraturan ketenagakerjaan?

Permenaker No. 12 Tahun 2015 mewajibkan perusahaan dengan pembangkitan listrik lebih dari 200 kVA mempunyai Ahli K3 bidang Listrik. Ahli K3 dalam sistem ketenagakerjaan adalah tenaga teknis yang ditunjuk Menteri. Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik juga dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis, Ahli K3 bidang Listrik pada perusahaan, atau Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

Artinya, bila tujuan Anda adalah memenuhi kewajiban tersebut atau menandatangani laporan riksa uji, yang dibutuhkan adalah penunjukan dari Kemnaker. Sertifikat kompetensi BNSP membuktikan bahwa seseorang kompeten menurut SKKNI, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikannya Ahli K3 yang ditunjuk. Peraturan yang sama juga menyinggung kompetensi personel; untuk penafsiran pada kasus Anda, baca naskahnya dan tanyakan kepada pengawas ketenagakerjaan setempat.

Konteks kewajibannya kami bahas di artikel kewajiban perusahaan di atas 200 kVA.

Kapan sertifikat K3 listrik BNSP yang lebih tepat?

  • Dokumen tender atau prakualifikasi secara tegas menulis "sertifikat kompetensi BNSP".
  • Lowongan kerja mencantumkan BNSP sebagai syarat.
  • Anda perorangan yang ingin bukti kompetensi tanpa dukungan perusahaan, sementara jalur Kemnaker biasanya meminta surat keterangan kerja.
  • Perusahaan menginginkan pengakuan kompetensi teknisi sebagai pelengkap, di samping personel yang sudah ditunjuk Kemnaker.

Banyak perusahaan akhirnya memiliki keduanya pada orang yang berbeda atau bahkan orang yang sama. Keduanya tidak saling meniadakan.

Syarat K3 listrik BNSP dan syarat Kemnaker

Syarat K3 listrik BNSP ditetapkan dalam skema masing-masing LSP. Yang umum diminta:

  • identitas dan pas foto;
  • ijazah, dengan jenjang minimal yang berbeda untuk skema Ahli dan Teknisi;
  • surat keterangan atau bukti pengalaman kerja di bidang listrik;
  • portofolio atau sertifikat pelatihan yang relevan;
  • formulir permohonan dan asesmen mandiri.

Syarat jalur Kemnaker serupa di sisi pendidikan dan pengalaman, tetapi menekankan dukungan perusahaan karena penunjukan melekat pada tempat kerja. Karena rincian berbeda antar LSP dan dapat berubah, mintalah daftar syarat tertulis sebelum membayar.

Biaya sertifikasi K3 listrik BNSP

Kami tidak menyelenggarakan skema BNSP, sehingga tidak mencantumkan harga. Yang dapat kami sampaikan adalah cara membacanya:

  • Durasi lebih pendek, biaya biasanya lebih rendah daripada pembinaan Ahli K3 Listrik Kemnaker yang berlangsung belasan hari dengan PKL dan seminar.
  • Periksa komponennya. Apakah harga sudah mencakup pembekalan, biaya uji kompetensi, penerbitan sertifikat, dan uji ulang bila belum kompeten?
  • Periksa LSP-nya. Nama LSP dan nomor lisensinya harus disebut jelas, dan skemanya memang ada dalam ruang lingkup LSP itu.
  • Bandingkan dengan kebutuhan. Harga murah tidak berguna bila dokumen yang keluar bukan yang diminta pengawas atau pemberi kerja.

Kisaran pasar jalur Kemnaker ada di artikel biaya pelatihan K3 listrik.

Materi dan uji kompetensi K3 listrik BNSP

Materi K3 listrik BNSP mengikuti unit kompetensi dalam skema, dan topiknya banyak beririsan dengan pembinaan Kemnaker: peraturan K3 listrik, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, alat pelindung diri, sistem pembumian, pemasangan dan pemeliharaan instalasi, pemeriksaan dan pengujian, tindakan darurat, serta pelaporan. Bedanya terletak pada cara menilai. Asesor mencari bukti bahwa peserta mampu melakukan tiap unit, melalui soal tertulis, wawancara, demonstrasi, dan dokumen pengalaman. Hasilnya "kompeten" atau "belum kompeten", bukan nilai angka.

Sebagian penyelenggara menawarkan pembekalan dan asesmen jarak jauh. Batasannya kami ulas di artikel pelatihan K3 listrik online.

Cara memutuskan dalam tiga pertanyaan

  1. Siapa yang meminta dokumen ini? Pengawas ketenagakerjaan dan audit kepatuhan Permenaker mengarah ke Kemnaker. Tender dan lowongan mengikuti apa yang tertulis.
  2. Untuk apa dokumennya dipakai? Menandatangani riksa uji dan memenuhi kewajiban 200 kVA memerlukan penunjukan Kemnaker.
  3. Apakah ada dukungan perusahaan? Bila ada, jalur Kemnaker terbuka. Bila tidak, sertifikat kompetensi BNSP bisa menjadi langkah awal.

Bila jawabannya mengarah ke Kemnaker, lihat pelatihan Ahli K3 Listrik atau pelatihan Teknisi K3 Listrik. Bila mengarah ke BNSP, cari LSP berlisensi dan periksa keabsahan sertifikatnya dengan cara di artikel cek sertifikat Ahli K3 Listrik.

Referensi

  • UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja (diubah dengan Permenaker No. 33 Tahun 2015)
  • Permenaker No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
  • Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 131 Tahun 2018 tentang penetapan SKKNI bidang K3 listrik